• Senin, 26 September 2022

Beleid baru OJK untuk BUMN dengan misi pembiayaan sekunder perumahan

- Senin, 1 Agustus 2022 | 21:02 WIB
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus menyempurnakan regulasi badan usaha milik negara dengan misi pembiayaan sekunder perumahan di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. (Foto: Istimewa)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus menyempurnakan regulasi badan usaha milik negara dengan misi pembiayaan sekunder perumahan di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. (Foto: Istimewa)

digitalbank.id - OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus menyempurnakan regulasi badan usaha milik negara dengan misi pembiayaan sekunder perumahan di bawah Kementerian Keuangan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Direktur Hubungan Masyarakat OJK Darmansyah menjelaskan bahwa aturan main baru ini terutama untuk mendukung peranan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) dalam merealisasikan mandat-mandat terbarunya. "Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Hal ini secara umum memperluas peran dan kegiatan usaha PPSP," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (31/7/2022). Secara umum SMF beroperasi untuk melayani mitra lembaga keuangan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari sisi pendanaan. Antara lain, lewat program refinancing atau pembiayaan, serta program sekuritisasi atau penerbitan instrumen Efek Beragun Aset (EBA).

Baca Juga: OJK keluarkan aturan Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank Umum

Hal ini bertujuan agar arus kas mereka lebih lancar dalam rangka menyalurkan KPR baru, tidak perlu menunggu pelunasan KPR dari para nasabah yang notabene bisa mencapai belasan tahun. Sebelumnya, dalam diskusi terbatas bersama media, manajemen SMF mengakui bahwa sejak menerima mandat baru pada akhir 2020, beberapa di antaranya memang belum terealisasi secara optimal karena menunggu kelengkapan peraturan anyar dari OJK.

Beberapa mandat baru tersebut, di antaranya pembiayaan buat pengembang atau developer perumahan lewat kredit konstruksi, KPBU Perumahan, pembiayaan sekunder perumahan bagi masyarakat sektor informal atau non fixed-income, serta mulai mengakomodasi Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa-Beli.

Oleh sebab itu, POJK No. 12 tahun 2022 tentang perubahan POJK No. 4/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan terkini telah mengakomodasi beberapa perubahan tersebut. Beberapa di antaranya yang terkait hal tersebut, yaitu penambahan kegiatan usaha PPSP, penambahan ketentuan mengenai kriteria dan pencatatan kumpulan aset keuangan, perubahan ketentuan mengenai aset dasar kredit/pembiayaan, perubahan ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan tugas khusus dari pemerintah, dan penyempurnaan ketentuan mengenai penyertaan langsung.

Baca Juga: OJK beberkan kunci sukses transformasi bank digital

Berdasarkan beleid POJK No. 12 tahun 2022 Pasal 8 ayat 1 huruf B, OJK mengganti kegiatan usaha PPSP yang meliputi 'Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan kepada Lembaga Penyalur KPR' menjadi 'Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan untuk mendukung pembiayaan keberlanjutan kepemilikan, kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman'.

Halaman:

Editor: Safaruddin Husada

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BI prediksi penyaluran kredit konsumer akan melemah

Senin, 19 September 2022 | 09:00 WIB

OJK cabut izin usaha Maxima Inti Finance

Minggu, 11 September 2022 | 22:19 WIB
X