Indonesia sedang bergerak menuju solusi krisis perumahan yang telah lama membayangi. Dalam upaya mendukung program ambisius pemerintah membangun tiga juta rumah per tahun, Bank Indonesia (BI) mengumumkan kebijakan insentif likuiditas bagi bank-bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Kebijakan ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga langkah strategis untuk menjawab backlog perumahan yang masih tinggi dan menciptakan dampak ekonomi yang luas.
Bank Indonesia (BI) menggarisbawahi komitmennya terhadap program Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tiga juta unit rumah setiap tahun dengan melibatkan perbankan sebagai mitra utama. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menjelaskan bahwa BI akan memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan dan konstruksi.
“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ungkap Juda, Rabu (20/11).
Tak hanya insentif, BI juga melonggarkan kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%, memungkinkan pembeli rumah untuk mendapatkan kredit tanpa uang muka. “LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu. Bahkan bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” tambah Juda.
Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur BI Perry Warjiyo, yang menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah dan BI. Sementara pemerintah mendorong sisi permintaan dengan subsidi rumah, BI fokus pada sisi penawaran dengan memberikan insentif kepada bank. “Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujar Perry.
Langkah strategis ini juga mencakup sektor lain seperti perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan yang padat karya, menciptakan lapangan kerja besar bagi masyarakat. “Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tambahnya.
Hingga Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp259 triliun, yang mencakup bank BUMN (Rp120,9 triliun), bank BUSN (Rp110,9 triliun), BPD (Rp24,7 triliun), dan KCBA (Rp2,6 triliun). Sebagian besar dana ini disalurkan ke sektor prioritas seperti hilirisasi minerba, pangan, otomotif, perdagangan, listrik, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Program ini tidak hanya memberikan angin segar bagi perbankan dan industri properti tetapi juga membuka peluang besar bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah dengan syarat lebih ringan. Dengan kebijakan ini, BI menunjukkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi sekaligus menjawab tantangan krisis perumahan nasional. ■
