• Kamis, 8 Desember 2022

Presiden Jokowi luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS antarnegara

- Senin, 29 Agustus 2022 | 11:27 WIB
Presiden Jokowi pada Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/08/2022), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab)
Presiden Jokowi pada Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/08/2022), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab)

 

digitalbank.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Indonesia mengikuti perkembangan ekonomi digital saat ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin (29/8).

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Bukti bahwa negara kita, Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” kata Presiden Jokowi.

Hadir pada acara peluncuran, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus meminta Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengawal penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik di Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera masuk ke ekosistem pembayaran ini sehingga terjadi percepatan pembayaran.

“Mungkin dulu pembayarannya, mundur, mundur. Tapi dengan kartu kredit ini, begitu transaksi langsung masuk ke rekening kita,” kata Presiden Jokowi.

Dia juga mengingatkan agar ekosistem pembayaran yang telah terbangun akan meningkatkan belanja pemerintah untuk produk-produk buatan dalam negeri ini.

“Betul-betul kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, dan pemda, semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri. Jangan sampai, saya sudah pesan betul. Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” katanya.

Presiden Jokowi juga memerintahkan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas untuk secepatnya merampungkan sistem yang akan mengawal proses pembelian barang dan jasa buatan dalam negeri yang berbasis teknologi digital.

Halaman:

Editor: Deddy H. Pakpahan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BI sampaikan 3 hal penting kerjasama dengan PBNU

Selasa, 6 Desember 2022 | 14:44 WIB

Modalku menepis isu PHK besar-besaran

Minggu, 4 Desember 2022 | 19:21 WIB

Kredivo jadi pemegang saham mayoritas Krom Bank

Sabtu, 3 Desember 2022 | 20:56 WIB
X