• Senin, 8 Agustus 2022

Berbagai pendapat soal HAKI menjadi jaminan utang ke bank. Mungkinkah terlaksana?

- Minggu, 31 Juli 2022 | 20:34 WIB
Presiden mengumumkan kebijakan pemerintah yakni PP Nomor 24/2022 yang mengizinkan hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi jaminan utang ke bank. Bagaimana teknisnya? (Foto: Ilustrasi/wallpaperflare.com)
Presiden mengumumkan kebijakan pemerintah yakni PP Nomor 24/2022 yang mengizinkan hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi jaminan utang ke bank. Bagaimana teknisnya? (Foto: Ilustrasi/wallpaperflare.com)

digitalbank.id - BARU-BARU ini Presiden mengumumkan kebijakan pemerintah yakni PP Nomor 24/2022 yang mengizinkan hak kekayaan intelektual atau HAKI menjadi jaminan utang ke bank. Berbagai pendapat pun muncul baik menyambut baik maupun masih menunggu teknisnya.

Kalangan perbankan pun ramai merespon kebijakan baru ini. Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Honggo Widjojo Kangmasto mengatakan bahwa para bankir saat ini mulai mengkaji peraturan tersebut. Sejauh ini, perseroan belum memiliki kaidah terkait hal tersebut. “Para bankir sedang saling melirik, melihat dan mau belajar bagaimana untuk kita mengimplementasikan dan mengakomodasi ini. Di Bank Danamon saya harus mengaku belum ada kredit-kredit lain yang mengatur jaminan kekayaan intelektual,” ujarnya baru-baru ini.

Baca Juga: Usung artificial intelligence, Anang luncurkan NFT ramah HAKI

Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menyampaikan saat ini pihaknya masih mencari tahu praktik umum jaminan HAKI di dunia perbankan dengan berkonsultasi dengan JP Morgan, Citibank, DBS, dan beberapa bank internasional lainnya. Menurutnya, HAKI dinilai bisa menjadi jaminan tambahan dan bukan sebagai jaminan satu-satunya.

Sebagaimana diketahui, para nasabah yang ingin meminjam dana ke bank menjaminkan aset berbentuk berupa tanah, bangunan, dan kendaraan atau biasa disebut tangible. “Kami mungkin akan coba mempertimbangkan sebagai jaminan tambahan, bukan jaminan utama,” kata Jahja dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Jahja menambahkan pihak bank juga harus meminta penilaian dari pihak independen untuk menerima penjaminan itu, mulai dari value, cash flow, serta dari sisi legal. Dia menilai konsep HAKI sebagai salah satu bentuk jaminan atau agunan kredit merupakan sebuah terobosan. 

Baca Juga: OJK beri ruang bagi bank masuk ke metaverse asal tak abaikan prinsip kehati-hatian

VP Corporate Communication PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ricky Andriano menuturkan bahwa sesuai dengan aspirasi pemerintah, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri kreatif serta perekonomian nasional di masa mendatang. Menurutnya, upaya tersebut juga selaras dengan komitmen pemerintah dan industri keuangan dalam meningkatkan akses masyarakat kepada pembiayaan lembaga keuangan.

“Untuk itu, saat ini kami mengkaji lebih dalam aturan tersebut serta menunggu ketentuan dari regulator yang akan menjadi turunan pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujar Ricky. Mengutip PP Nomor 24/2022, persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual paling sedikit terdiri dari proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Halaman:

Editor: Safaruddin Husada

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Cashless society di Indonesia berkembang pesat

Rabu, 3 Agustus 2022 | 20:56 WIB

Bank BNI gandeng Japfa salurkan pembiayaan SLL

Senin, 1 Agustus 2022 | 20:44 WIB

Laba Bank Mandiri Taspen melesat 98,02 persen!

Senin, 1 Agustus 2022 | 20:19 WIB

Mungkinkah Bank Mayora merger dengan SeaBank?

Sabtu, 30 Juli 2022 | 14:18 WIB
X