Pemerintah melalui Satgas Koperasi Merah Putih menggandeng BRI dan BNI untuk menjadikan koperasi desa sebagai agen layanan keuangan digital BRILink dan BNI Agen46. Inisiatif ini bertujuan memperluas akses keuangan di desa, memberdayakan koperasi, dan memutus mata rantai praktik rentenir dan pinjaman online ilegal dengan dukungan kredit hingga Rp3 miliar dari bank Himbara.
Fokus utama:
- Kolaborasi Koperasi Merah Putih dengan bank Himbara untuk menjadi agen layanan keuangan digital.
- Dukungan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi dari BRI dan BNI.
- Strategi pemerintah memberdayakan koperasi sebagai alat pemutus praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.
Pemerintah terus menggenjot transformasi ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Dalam langkah terbarunya, koperasi desa dan kelurahan ini akan dijadikan mitra resmi layanan keuangan digital milik bank milik negara, yakni BRILink dan BNI Agen46.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5). “Sekaligus juga menjadi BRILink dan BNI (Agen46),” kata Zulhas.
Tujuan dari kerja sama ini bukan hanya memperluas layanan keuangan formal di pelosok, tetapi juga memberdayakan koperasi agar dapat memainkan peran strategis dalam sistem ekonomi lokal. “Bisa di situ ada simpan pinjam juga, akan memotong rantai pasok, dan memotong rentenir-rentenir serta pinjol karena ada BRI di situ,” ujar Zulhas.
Lebih lanjut, pemerintah akan memberikan dukungan awal berupa plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi yang berasal dari bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI dan BNI. Namun Zulhas menegaskan bahwa dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikelola dan dikembalikan secara bertahap. “Ini bukan bantuan. Karena koperasi nanti akan dibina, dibimbing, makanya ada satuan tugas dikasih pekerjaan, dikasih usaha dan seterusnya harus dibina,” tegasnya.
Koperasi-koperasi Merah Putih yang dibentuk di tiap desa dan kelurahan itu diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, terutama dalam memberikan akses layanan perbankan dasar seperti transfer, setor tarik tunai, hingga pembayaran tagihan. Menurut Zulhas, koperasi harus mampu menghasilkan keuntungan agar bisa mencicil pinjaman yang diterima dari bank.
“Nanti dari keuntungannya itulah baru membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu, saya kira begitu,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Agen BRILink merupakan mitra resmi BRI yang memberikan layanan perbankan secara real-time kepada masyarakat, dengan konsep sharing fee. Agen ini dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, mulai dari setor dan tarik tunai, transfer antarbank, hingga pembayaran tagihan.
Sementara itu, BNI Agen46 adalah mitra individu atau badan hukum yang bekerja sama dengan BNI untuk memberikan akses layanan perbankan dasar seperti pembukaan rekening, transaksi tunai, hingga pembayaran tagihan listrik dan telepon.
Langkah strategis ini sejalan dengan upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2023 telah mencapai 87,3%, namun masih menyisakan kesenjangan signifikan di wilayah pedesaan. Dengan menjadikan koperasi sebagai garda depan layanan keuangan digital, pemerintah berharap dapat menjangkau masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal.
Di sisi lain, fenomena maraknya pinjaman online ilegal di desa-desa menjadi perhatian serius. Data Satgas Waspada Investasi menunjukkan bahwa sepanjang 2024, terdapat lebih dari 6.000 pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Banyak dari mereka terjerat bunga tinggi yang mencekik dan praktik penagihan yang melanggar etika.
Dengan adanya koperasi yang terkoneksi dengan sistem perbankan resmi, pemerintah ingin menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih adil, terjangkau, dan aman. Ini sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Namun tantangan tidak kecil. Selain soal kapasitas manajerial koperasi, literasi keuangan masyarakat desa masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, program ini juga akan diiringi dengan pelatihan dan pembinaan intensif yang difasilitasi oleh Satgas Koperasi Merah Putih.
Jika strategi ini berjalan efektif, Indonesia bisa melihat babak baru dalam pemberdayaan ekonomi desa: koperasi bukan sekadar badan usaha tradisional, melainkan ekosistem modern yang terintegrasi dengan sistem keuangan digital nasional. ■
