BNI menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan KP2MI untuk menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi 20.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga bagian dari misi negara mengapresiasi para pahlawan devisa dengan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Fokus utama:
- Kolaborasi lintas lembaga untuk pembiayaan rumah bagi PMI.
- Program strategis pemerintah menyasar 20.000 PMI agar bisa memiliki rumah sendiri.
- Dukungan nyata sektor perbankan dalam pembangunan perumahan inklusif.
Impian memiliki rumah sendiri bagi ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini semakin dekat menjadi kenyataan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan BP Tapera untuk memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang terjangkau bagi para pahlawan devisa tersebut.
Kolaborasi ini diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang, Jawa Barat, pada Kamis (8/5). Kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung target pemerintah untuk memfasilitasi kepemilikan rumah bagi sedikitnya 20.000 PMI.
Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan bentuk dukungan nyata BNI dalam misi nasional memperluas akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
“Nota kesepahaman ini merupakan sinergi bersama dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Program BP Tapera dan KPR Sejahtera, sekaligus wujud nyata BNI sebagai bank global yang hadir untuk masyarakat Indonesia di penjuru dunia,” ujar Corina.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut antara lain Menteri Perlindungan PMI Abdul Kadir Karding, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran direksi BNI dan BP Tapera.
Langkah ini tak hanya berbicara soal kredit, melainkan menyentuh persoalan mendasar: bagaimana negara menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi warganya yang selama ini mengabdi di luar negeri. Data BP2MI menyebutkan, terdapat lebih dari 4,5 juta PMI tersebar di berbagai negara, sebagian besar dari mereka belum memiliki rumah di tanah air.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan pentingnya menghadirkan skema pembiayaan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga berkelanjutan.
“Kami memahami bahwa memiliki rumah sendiri adalah impian banyak PMI. Sinergi ini adalah bentuk apresiasi negara kepada para Pahlawan Devisa yang telah berjuang di luar negeri,” ujar Heru.
Sebagai bentuk simbolis, dilakukan akad KPR bagi tiga PMI secara langsung. Tak hanya itu, sebanyak 90 PMI lainnya turut menyaksikan prosesi tersebut secara daring dari berbagai negara, seperti Hong Kong dan Taiwan. Program ini dinilai strategis karena menyasar segmen masyarakat yang selama ini kerap luput dari akses kredit formal.
BNI sendiri terus memperkuat portofolio pembiayaan pro-rakyat. Dalam laporan keuangannya pada kuartal I-2025, BNI mencatatkan pertumbuhan positif di sektor consumer banking dengan peningkatan pembiayaan rumah sebesar 8,4% secara tahunan. Program ini diprediksi turut memperkuat kontribusi tersebut, sekaligus menurunkan angka backlog perumahan nasional yang menurut data Kementerian PUPR masih berada di angka 9,9 juta unit per 2023.
Pemerintah berharap, kolaborasi semacam ini mampu memperkuat kontribusi sektor perumahan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan merata. Terlebih, sektor properti menyumbang lebih dari 14% terhadap total PDB Indonesia dan menjadi penggerak 174 industri turunan lainnya.
Program KPR bersubsidi bagi PMI ini juga menjadi refleksi komitmen negara dalam menciptakan keadilan ekonomi, tak hanya bagi warga yang tinggal di dalam negeri, tetapi juga mereka yang selama ini membawa devisa dari luar. ■
