
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengukuhkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan kas negara dengan menyalurkan dana APBN sebesar Rp 644,7 triliun sepanjang 2024 melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dengan dukungan teknologi modern dan inovasi layanan, BNI meraih penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 untuk kategori Bank BUMN dari Kementerian Keuangan RI.
Poin utama:
- BNI menyalurkan Rp644,7 triliun dana APBN pada 2024 melalui SPAN dan mendukung penerimaan negara melalui inovasi pembayaran digital.
- BNI menerima penghargaan sebagai Bank Operasional Terbaik 2024 untuk kategori Bank BUMN, menegaskan perannya dalam tata kelola keuangan negara.
- Dengan jaringan internasional, BNI turut mengelola Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) untuk setoran dalam rupiah maupun valuta asing.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) semakin memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Pada 2024, BNI berhasil menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 644,7 triliun melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Tak hanya itu, BNI juga mendukung penerimaan negara dengan menyediakan beragam kanal pembayaran modern seperti BNIdirect, QRIS, Mobile Banking BNI, dan jaringan kantor cabang baik di dalam maupun luar negeri.
Wakil Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menjelaskan bahwa BNI terus berinovasi untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih kredibel. “Sebagai Bank BUMN dengan jaringan internasional terluas, kami mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3), termasuk untuk setoran dalam valuta asing,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/1)
Keberhasilan ini mendapatkan pengakuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, yang menganugerahkan penghargaan Bank Operasional Terbaik Tahun 2024 kepada BNI untuk kategori Bank BUMN. Penghargaan ini diterima langsung oleh Putrama dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas Negara yang dihadiri oleh 103 lembaga keuangan, termasuk 89 bank umum dan 14 lembaga keuangan nonbank.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perbankan dalam pengelolaan APBN. “Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola APBN. Kerja sama ini menjadi elemen penting untuk memastikan penyaluran dana dan penerimaan negara berjalan dengan tata kelola yang baik,” tegasnya.
Sepanjang 2024, terdapat lebih dari 100 juta transaksi penerimaan negara melalui Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Sementara itu, transaksi pengeluaran negara mencapai lebih dari 5,6 juta dokumen untuk seluruh belanja negara. Dengan data ini, BNI menunjukkan kontribusi nyata dalam memastikan distribusi dana berjalan efisien.
Berkat konsistensi dalam mendukung pengelolaan kas negara, BNI menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menerapkan prinsip good governance. Selain penghargaan yang diterima, BNI terus mendorong inovasi layanan, termasuk pengembangan sistem pembayaran digital dan layanan berbasis teknologi lainnya.
Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan mendukung pembangunan negara secara berkelanjutan,” tambah Putrama.
Dukungan jaringan internasional
Sebagai satu-satunya bank BUMN dengan jaringan internasional terbesar, BNI memanfaatkan keunggulan ini untuk mendukung pemerintah dalam penerimaan negara dari luar negeri. Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) menjadi salah satu inisiatif yang mendukung transaksi internasional, termasuk setoran dalam berbagai mata uang asing.
Dengan berbagai layanan seperti QRIS, BNIdirect, dan Mobile Banking, BNI menciptakan ekosistem digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, baik domestik maupun internasional. Keberadaan Agen46 di berbagai daerah juga memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok, membantu pemerintah mengurangi kesenjangan akses keuangan. ■