Pemerintah Dubai resmi menggandeng Crypto.com untuk memungkinkan pembayaran layanan publik menggunakan mata uang kripto. Langkah ini memperkuat ambisi Dubai menjadi kota digital global dan menargetkan 90% transaksi non-tunai di seluruh sektor publik dan swasta pada 2026. Kemitraan ini juga mencerminkan strategi agresif Dubai dalam mengadopsi teknologi keuangan dan mengukuhkan posisinya sebagai pusat aset virtual dunia.
Fokus utama:
- Dubai memfasilitasi pembayaran layanan pemerintah dengan kripto lewat kemitraan dengan Crypto.com.
- Langkah ini mendukung strategi Dubai Cashless Strategy untuk mencapai 90% transaksi nontunai pada 2026.
- Dubai memperkuat posisinya sebagai pusat inovasi teknologi keuangan global melalui regulasi progresif dan lisensi aset virtual.
Pemerintah Dubai kembali menunjukkan ambisinya menjadi pemimpin dalam transformasi digital global. Pada Senin (13/5), Departemen Keuangan Dubai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Crypto.com, perusahaan penyedia layanan aset digital global, untuk mengintegrasikan mata uang kripto sebagai alat pembayaran resmi bagi berbagai layanan publik di emirat tersebut.
Kemitraan strategis ini diumumkan di sela-sela Dubai FinTech Summit 2025 dan langsung menandai babak baru dalam sistem pembayaran modern di kawasan Teluk. Begitu sistem teknis disiapkan secara penuh, baik individu maupun pelaku usaha yang berurusan dengan entitas pemerintah akan dapat membayar biaya layanan melalui dompet digital Crypto.com.
“Platform ini akan mengonversi pembayaran kripto secara aman menjadi dirham Uni Emirat Arab dan langsung menyalurkannya ke rekening Departemen Keuangan Dubai, menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inovatif,” demikian pernyataan resmi pemerintah Dubai.
Menurut juru bicara Crypto.com kepada CNBC, masyarakat Dubai nantinya bisa menggunakan mata uang kripto berkapitalisasi besar seperti Bitcoin atau Ethereum untuk membayar layanan umum, termasuk biaya parkir dan utilitas.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang “Dubai Cashless Strategy” yang menargetkan 90% transaksi di sektor publik dan swasta akan berlangsung secara nontunai pada 2026. Strategi ini selaras dengan visi Dubai untuk menjadi kota digital terdepan di dunia.
Mohammed Al Hakim, Presiden Crypto.com untuk Uni Emirat Arab, menyebut inisiatif ini sebagai “program pertama di dunia yang sebenarnya global.”
Crypto.com pertama kali mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi sebagai penyedia layanan aset virtual dari Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai (VARA) pada 2023. Bulan lalu, perusahaan ini juga memperoleh lisensi terbatas untuk menyediakan produk derivatif kripto di Dubai.
Langkah Dubai ini tidak bisa dilepaskan dari upaya luas negara itu untuk menjadikan dirinya sebagai pusat teknologi finansial global. Menurut laporan dari PwC dan Strategy&, Dubai kini menjadi satu dari lima yurisdiksi yang paling proaktif dalam regulasi aset digital, bersama dengan Singapura, Swiss, AS, dan Hong Kong.
Dubai bukan hanya menarik pelaku industri dengan kebijakan ramah teknologi, tetapi juga menyiapkan infrastruktur regulasi dan ekosistem digital yang matang. Sebuah laporan Chainalysis tahun 2024 menunjukkan bahwa wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) mencatat pertumbuhan adopsi kripto sebesar 48% dari tahun sebelumnya—salah satu yang tertinggi secara global, dan Dubai menjadi episentrumnya.
Namun, adopsi kripto di sektor publik juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait keamanan siber, kestabilan nilai tukar kripto, dan edukasi publik. Para pengamat menyarankan agar pemerintah Dubai tetap memperkuat sistem keamanan digital dan regulasi perlindungan konsumen agar transisi ke sistem pembayaran kripto tidak justru menimbulkan risiko baru.
Dengan langkah ini, Dubai tampaknya tidak hanya ingin menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencetak standar baru dalam tata kelola pemerintahan digital di era blockchain. ■
